Berbisnis dengan Mahasiswa KKN: Siapa dan Dapat Apa?
Di setiap musim KKN, desa-desa mendadak lebih semarak. Spanduk selamat datang terpasang, sambutan resmi digelar, dan mahasiswa datang dengan semangat membara membawa proposal serta rencana program kerja. Semua tampak ideal—hingga pertanyaan klasik muncul: siapa sebenarnya yang mendapatkan apa?
Penulis termasuk yang cukup sering “terseret arus” dalam dinamika ini. Berkali-kali mendampingi mahasiswa sejak tahap awal pembahasan proker. Diskusi demi diskusi digelar, referensi diberikan, jejaring dibukakan, bahkan pintu kolaborasi dengan berbagai pihak dicoba diketuk. Tujuannya sederhana: program tepat sasaran, bisa dikerjakan bersama, dan berdampak nyata sebagai puncak dari tujuan KKN itu sendiri.
.jpeg)
Apakah setiap mahasiswa butuh pendampingan dari karangtaruna atau komunitas desa? Bisa iya, bisa tidak. Ada yang sigap dan adaptif, ada pula yang kebingungan menghadapi realitas sosial yang tak tercantum di buku teori. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: desa menerima mahasiswa dengan tangan terbuka, tetapi enggan membimbing secara aktif. Mahasiswa dibiarkan mencari arah sendiri.
Akhirnya minggu pertama habis untuk orientasi yang tak terarah. Bertanya ke sana kemari, memetakan potensi tanpa data, mencoba berkolaborasi tanpa pintu yang benar-benar terbuka. Simbiosis mutualisme yang diharapkan berubah menjadi relasi formalitas. Laporan akhir tersusun rapi, dokumentasi lengkap, tanda tangan terpenuhi—tapi dampaknya minim.
Belum lagi persoalan klasik tentang rumah tinggal. Ada mahasiswa yang harus membayar layaknya kos-kosan. Biaya listrik, kebersihan, bahkan “kontribusi sosial” sering kali muncul tanpa perencanaan matang. Sebagian wajar dan transparan, sebagian lain terasa membingungkan. KKN yang semestinya menjadi ruang pengabdian terkadang terasa seperti paket wisata sosial berbiaya mandiri.
Namun cerita satir ini tak berhenti di KKN.
Penulis juga pernah mendampingi kegiatan PMM (Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa) dari sebuah kampus. Berminggu-minggu berkutat dengan program kerja yang tidak ringan. Dana terbatas. Sumber daya manusia minim. Tim kecil, tapi target besar. Koordinasi lintas pihak dilakukan dengan tenaga dan pikiran yang nyaris tanpa jeda.
Acara itu bukan kegiatan biasa. Ia menuntut manajemen rapi, komunikasi publik yang efektif, serta koordinasi teknis yang presisi. Setiap detail dipikirkan: dari konsep acara, teknis panggung, perizinan, hingga skema keamanan. Banyak malam yang dihabiskan untuk rapat kecil, banyak siang yang diisi dengan lobi dan negosiasi.
Dan ketika hari itu tiba—acara berjalan sukses. Ribuan orang hadir. Antusiasme tinggi. Dampak terasa. Mahasiswa belajar, masyarakat terlibat, jejaring terbangun. Dengan tim kecil dan sumber daya terbatas, kegiatan itu berhasil menghadirkan gelombang partisipasi yang bahkan tak diduga sebelumnya.
Namun seperti biasa dalam kisah satire sosial, kesuksesan sering kali mengundang suara sumbang. Sayup terdengar bisik-bisik: kegiatan itu dijadikan ajang bisnis. Ada yang bertanya-tanya soal dana, ada yang berspekulasi soal keuntungan.
Ironisnya, penulis dan segelintir orang yang mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan energi emosional untuk memastikan acara berjalan sukses—tak memegang uang sepeser pun. Tidak ada honor. Tidak ada pembagian keuntungan. Bahkan tidak ada amplop simbolis sebagai tanda terima kasih.
Lantas, siapa yang sebenarnya sedang berbisnis?
Pertanyaan itu menggantung di ruang publik. Karena dalam banyak kasus, tudingan lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi. Narasi negatif lebih mudah dipercaya dibanding kerja panjang yang tak terlihat.
Satirnya, ketika acara gagal, yang disalahkan adalah tim pelaksana. Ketika acara sukses, yang dicurigai adalah motifnya.
Padahal tidak semua kegiatan publik adalah transaksi. Tidak semua kerja kolaboratif menyimpan agenda tersembunyi. Ada orang-orang yang bekerja karena percaya pada proses belajar bersama. Ada yang bergerak karena ingin melihat mahasiswa tidak sekadar datang, tetapi benar-benar tumbuh.
KKN dan PMM seharusnya menjadi ruang belajar kolektif—bukan arena prasangka. Jika ada biaya, bicarakan secara transparan. Jika ada kolaborasi, bangun dengan kejelasan peran. Jika ada keberhasilan, rayakan bersama tanpa curiga berlebihan.
Karena pada akhirnya, pertanyaan “siapa dapat apa?” bukan hanya tentang uang. Ia juga tentang pengalaman, jejaring, pembelajaran, dan kepercayaan sosial.
Dan mungkin, yang paling mahal dari semua itu bukanlah dana kegiatan—melainkan kepercayaan yang dijaga atau justru dirusak oleh prasangka.
Jadi, ketika ada yang bertanya lagi: “Ini sebenarnya pengabdian atau bisnis?”
Barangkali jawabannya sederhana—tergantung kita berdiri di sisi mana. Dan tergantung siapa yang paling lantang bersuara, serta siapa yang paling sunyi bekerja.
Jambangan, 21 Februari/Jambangancommunity