Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Gus Ipul Paparkan DTSEN untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Kabupaten Malang — Dalam rangka membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Malang menggelar kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden RI yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (30/3) pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh M. Sanusi serta Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua MUI Kabupaten Malang, para tokoh agama, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa se-Kabupaten Malang, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam sambutannya, Bupati Malang M. Sanusi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk melalui program-program prioritas nasional yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun dari bawah, dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujar Sanusi.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam arahannya menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan secara rinci tentang DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang kini menjadi basis utama pemerintah dalam menentukan kebijakan sosial.
Menurutnya, DTSEN merupakan pengembangan dan integrasi dari berbagai data sosial ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), serta sumber data lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk menghadirkan satu data nasional yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“DTSEN ini menjadi satu-satunya rujukan data sosial ekonomi nasional. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa selama ini permasalahan utama dalam penyaluran bantuan adalah ketidaktepatan data, baik karena data ganda, data tidak valid, maupun masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata. Melalui DTSEN, pemerintah berupaya meminimalisir kesalahan tersebut.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai basis penyaluran bantuan sosial, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan program pembangunan, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi tempat tinggal masyarakat.
Dalam implementasinya, pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data. Namun demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah desa hanya berperan dalam mengusulkan dan memverifikasi data di lapangan, sedangkan keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
“Pemerintah desa dan daerah sangat penting dalam memastikan data di lapangan sesuai kondisi riil. Tapi perlu dipahami, keputusan akhir tetap di pemerintah pusat agar data tetap terjaga validitas dan standarnya secara nasional,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus melakukan verifikasi dan validasi ulang secara berkala guna memastikan DTSEN selalu akurat dan relevan dengan kondisi terkini masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi momentum halal bihalal yang mempererat silaturahmi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang. Dengan suasana kebersamaan pasca Hari Raya Idul Fitri, diharapkan terbangun komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan program-program pembangunan.
Para peserta yang hadir, termasuk para camat, kepala desa, dan pendamping PKH, menyambut baik penjelasan terkait DTSEN. Mereka berharap dengan adanya sistem data yang lebih terintegrasi, berbagai program bantuan dan pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri secara ekonomi, sejahtera, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Credit foto: Prokopim Kab Malang